Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Polemik Yang Menuai Isu Dan Kontroversi Di Masyarakat

Abstract

UU Cipta Kerja telah menuai kontroversi sejak awal diusulkan oleh Presiden/Pemerintah. Wajar, apalagi dalam kondisi yang serba sulit di zaman Covid ini, salah paham atau selisih pendapat mudah terjadi. Juga karena UU ini begitu tergesa-gesa karena merevisi puluhan Undang-undang yang ada.

Omnibus Law dikenal di Indonesia setelah Presiden RI menyampaikannya dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019. Omnibus law menjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Harapannya dengan adanya omnibus law tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia. Omnibus law telah menyita perhatian masyarakat karena tujuan dari omnibus law untuk menggantikan undang-undang yang ada sebelumnya dengan undang- undang baru.

Undang-undang baru tersebut dibuat sebagai payung hukum untuk semua ketentuan hukum yang terkait dan sifatnya bisa lintas sektor. Sebenarnya ide dibuatnya omnibus law tersebut sebelumnya telah diutarakan oleh Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan ertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2017 sebagaimana dilansir oleh  okezone.com dimana banyak sekali aturan yang menghambat percepatan pembangunan lantaran adanya peraturan yang saling berbenturan sehingga pemerintah telah menggodok dibuatnya UU omnibus sebagai salah satu upaya mempersingkat perizinan.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.